Hukumpedia

Hukumpedia 2009

2009-01-23T20:35:00.000-08:00

Dengan semakin perkembangnya Informasi teknoogi semakin penting penggunaan media internet dalam pembelajaran hukum di Indonesia maupun di dunia. Akses terhadap informasi merupakan kunci sukses dimasa depan dan akan menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak. Apabila kita membandingkan belajar melalui buku dan internet maka terdapat beberapa manfaat dengan beajar dari internet yaitu:

1.akses terhadap informasi 24 jam sehari
2.informasi yang didapatkan bisa lengkap dan uptodate
3.penggunaan multimedia dan interaktif

Oleh karena penulis mempunyai ide untuk menulis buku tentang hukum yang bersumber dari internet yaitu berasal dari website www.wikipedia.org. Website ini bermanfaat karena terdapat berbagai macam artikel yang dapat dibaca dan banyak informasi yang bermanfaat dari website. Khususnya mengai hukum. Sayang sekali bahwa aartikel hukum yang ada di dalam wikipedia berbahasa inggris dan sangat miskin arikel yang tertulis dalam bahasa indonesia. Oleh karena itu, penulis bermaksud menjerjemahkan artikel dari wikipedia.org ke dalam bahasa indonesia dan memberimasukan tentang konteks artikel tersebut di dalam permasalah hukum di indonesia agar artikel itu tetap releven di baca oleh pembaca dari indonesia.

Buku ini berasal dari inisitif dari website www.studihukum.wordpress.com. Ini adalah sebuah website yang bertujuan untuk bisa mempelajari hukum melalui internet. Ini adalah tindak lanjut dari perkembangan websie studihukum. Salah satu kelemaha studi hukum adalah di dalam kontent dan materi. Disana hanya menjelaskan banyak pertanyaan dan jawaban atas permasalahan hukm yang di hadapi. Dengan demikian maka materia hukum dalam website itu sangat kurang. Dalam kesempatan ini maka ada upaya untuk membuat sebuah website yang baru yang lebih menekankan pada materi hukum yang dalam bahasa indonesia yaitu dalam website: www.hukumpedia.blogspot.com.

Buku ini bersifat sebagai panduan untuk mempelajari hukum melalui internet pada khususnya tentang informasi hukum yang berasa dari wikipedia.org. Penting untu mengingat adalah bahwa proses penerjemahan dari artikel yang dalam bahasa inggris menggunakan Automatic Translation yang merupakan language tools dari googles. Fungsi penulis dalam hal ini bukan sebagai penerjemah namun sebagai editor penerjemahan dari google.com. Oleh karena itu, apabila kita hanya mengandalkan hasil penerjemahan dari bahasa ingrris ke indonesia dengan Automatic translation dari googles tanpa proses edit maka hasil penerjemahan tersebut akan sulit untuk dipahami.

Wikipedi memang udah memiliki bagian hukum khusus tentang indonesia namun masih belum lengkap dan tda melihat sisi dari perkembangan hukum di negara lain. Dengan artikel yang di terjmahkan daam bahasa indonesia maka kita akan memeliki perspektis yang lebih lengkap tentang perkembang hukum di dunia dan tidak hanya menjadi jago di dalam kandang dan mempunyai pandangan yang sempit yaitu hukum di indonesia saja namun agar memiliki pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang hukum indonesia di dalam konteks perkembangan hukum di dunia.

Buku ini akan di sesuai kan dengan curricuum di kampus fakultas hukum agar bisa mendukung proses perkuliahan. Buku ini ditulisan agar mahasisw a menjadi aktif learners dan independent learnders. Apa yang dimaksud dengan aktif learners yaitu mahasiswa yang belajar secara aktif, bukan hanya membaca tapi juga menulis yang produktif. Aktif learners adalah mereka yang kritis terhadap gagasan yag disapaikan dan bukan hanya konsumsi materi saja seperti bayi yang di suap makanan pagi siang dan sore, aktif berarti produktif. Dalam hal ini produktif dengan cara menulis, berfikir, perpendapat, berdiskusi dan berbuat. Kunci dari aktif learners adalah dengan adanya perbuatan, pasif earners adalah mereka yang belejar dengan tingkat perbuatan yang minimal. Oleh karena itu apabila kita ingin membangun sebuah legal culture kita harus memperssiapkan diri dengan baik di kampus untuk membangun legal culture harus disertai dengan legal actions dan bukan hanya legal thinking ataupun reasoning.

Ada kalangan tertentu yang menyatakan bahwa di hukum penuh dengan orang yang dapat di gambarkan dengan kalimat “ tong kosong yang nyaring bunyinya” atau dalam bahasa inggris N.A.T.O. Yaitu singkatan bukan dari North Amerika Treatiy Organization namun untuk ungkapan yang sinis yanitu No Action Talk Only. Mungkin hukum di indonesia bisa di anggap sebagai meliki difungsi ereksi karena tidak bisa ditegakan leh karena itu hukum di Indonesia membutuhkan jamu khusus mungkin yang dibuat mak Erot agar bisa ditegakkan namun pada intinya yang harus di jaga adalah adanya ada hukum ada pula penegakan. Jangan bikin hukum impoten. Oleh karena itu pentingnya membudayakan proses pembelajaran aktif learners yait dengan belajar secara interatif di dunia maya dan yang lebih penting di dunia nyata.

Selain itu mahasiswa yang menempuh kuiah di fakultas hukum haaarus menjadi berjiwa sebagai mahasiswa yang merupakan independent learners. Apa yang dimaksud dengan independent learners? Pelajar yang mandiri belajar tidak perlu pimbingan yang 100% dari dosen dosen hanya akan mengarahkan dan membei dasar dasar karena yang penting itu apa yang kita pahami secara sendiri dan apa yang kita buat sendiri. Ini menuntut kita bekerja secara mandiri. Apakah beljar mandiri itu penting? Bagi ku ini sangat jelas bahwa pelajar tidak boleh hanya dilakukan didalam ruangan kuliah saja di depa dosen namun proses pembelajaran harus terjadi tanpa pengawasan dosen dan tanpa bimbingan dosen. Orang yang mandiri mempunyai inisiatif untuk lebih berkembang dan mempunai potensi untuk menjadi lleih kreatif karena tidak di kengkang atupun di rantai dengan aturan aturan namun kemandirin dalam belajar itu memberi kebebasan kepada mahasiswa hukum untuk menjadi lebih baik dan menjadi pengadi sejati bagi bangsa. Ini sini independent learners harus menjadi kunci dalam pembangunan hukum d indonesia karena apabila tidak mandiri dan bebas maka hukum akan mudah tergouahkan dengan berbagai kepentingan. Kekuasan yang korup dan kecenderungan pada materi adalah hal hal yang membuat kita terjebak pada hukum di Indonesia yaitu membela yang bekuasa atau dalam ata lain menjilat penugasa atau malah menindas yang miskin dan memihak yang membayar.

Disini jiwa mahasiswa di masa depan harus menjadi aktif dan mandiri. Dengan tidak ada ketergantungan pada dosen maka ini akan menjadi dasar dan fondasi bagi mahasiswa hukum untuk masa depan dan perkembanga hukum di indoneisia. Mereka bukan hanya menjadi budak pada kekuasaan ataupun materi namun mereka akan berjiwa kritis terhadap kekuasaan yang tiran dan penguasa yang korup. Pentingnya hukumpedia bagi mahasiwa hukum adalah agar kita menjauhkan pemikiran yang dangkal bagi mahasiswa dan menjauhkan sifat mahasiswa yang anarkis menjadi mahasiwa yang intelektual. Sayang sekali mahasiswa yang serig di tampilkan di media masa adalah saat mahasiwa melakukan demo dan berbuat anarkis dan pada akhirnya sifat akademis mahasiswa di perkosa oleh kekerasasn kemampuan intelektual hilang atas dasar fustrasi tidak bisa berbuat apa apa dan tidak mempunyai aternatif tindakan biasanya membuat mahasiswa memilih jalur pintas yaitu menggunaakan kekesaran. Anggapa yang digunakan oleh mahasiswa adalah apabila kita tidak didengarkan maka kita harus perbuat kerusuhan dan kekerasan agar kita di dengar. Mahasiswa yang melangsungkan demonstrasi adalah mahasiwa yang kurang akal dan hanya mempunyai satu solusi atas semua permasalahan yaitu dengan kekerasan. Sangat mudah untuk menggunakan kekersaan untuk mendapatkan yang ita inginkann namun llebih susah untuk menggunakan logika dan argumen dan intelektuaslitas. Mahasiswa sekarang terjebak pada diktomi antara otot dan otak. Yang punya otak tidak berani bersuara dan bertindak dan yang punya otot nya tanpa banyak berifikir. Hukum pedia bertujuan untuk memberi informasi kepada mahasiswa dari semua pihak baik yang berotot dan berotak.. untuk menggunakan energi secara positif. Untuk ini sebagi penutup dari pengantar website ini have something useful tosay and do something usefull. Ini adalah moto dari hukumpedia yaitu katakan sesuatu yang bermanfaat dan melakukan sesuatu yang bemanfaat”.

Semoga website ini bisa bermanfaat

Hukum Perdata

2009-01-23T20:09:00.000-08:00

Hukum perdata

From Wikipedia, the free encyclopedia Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

Jump to: navigation , search Langsung ke: navigasi, cari

This article does not cite any references or sources . Artikel ini tidak menyebut apapun atau sumber referensi. Please help improve this article by adding citations to reliable sources . Unverifiable material may be challenged and removed. (October 2007) Harap membantu memperbaiki artikel ini dengan menambahkan citations ke sumber terpercaya. Unverifiable bahan mungkin cacat dan dibuang. (Oktober 2007)

Private law (Civil law) is that part of a legal system that involves relationships between individuals. Hukum privat (hukum sipil) adalah bagian dari sistem hukum yang melibatkan hubungan antara individu. This includes the law of contracts or torts and the law of obligations . Ini termasuk hukum kontrak atau torts dan kewajiban hukum. It is distinguished from public law , which deals with law involving the state , including regulatory statutes , penal law and other law of public order . Hal ini dibedakan dari masyarakat hukum yang berurusan dengan hukum yang melibatkan negara, termasuk peraturan statutes, kepidanaan lainnya hukum dan ketertiban masyarakat.

In general terms, public law involves interrelations between the state and the general population, whereas private law involves interactions between private citizens. Dalam istilah umum, hukum publik interrelations melibatkan antara negara dan masyarakat umum, sedangkan hukum swasta melibatkan interaksi antara warga negara pribadi.

The concept of private law in common law countries is a little more broad, in that it also encompasses private relationships between governments and private individuals or other entities. Konsep hukum swasta dalam hukum umum negara yang sedikit lebih luas, karena juga swasta meliputi hubungan antara pemerintah dan swasta perorangan atau badan lainnya. That is, relationships between governments and individuals based on the law of contract or torts are governed by private law, and are not considered to be within the scope of public law . Artinya, hubungan antara pemerintah dan individu-individu berdasarkan hukum kontrak atau torts swasta diatur oleh undang-undang, dan tidak dianggap dalam lingkup hukum publik.

Another, more specific meaning of private law is a private bill enacted into law. Lain, lebih spesifik arti hukum swasta adalah swasta tagihan ditetapkan menjadi undang-undang. A private law , in this sense, is a law enacted to be applied to a specific individual or corporation, as opposed to public law , which has a broader application and affects the general public. [1] Examples: [2] . J hukum swasta, dalam pengertian ini, adalah hukum yang berlaku harus diterapkan tertentu individu atau korporasi, karena bertentangan dengan hukum publik, yang memiliki aplikasi yang lebih luas dan mempengaruhi masyarakat umum. [1] Contoh: [2].

[ edit ] Areas in private law [Sunting] Wilayah hukum swasta

Civil law Hukum perdata
- Contract law or law of obligations Hukum kontrak atau kewajiban hukum
- Law of torts Hukum torts
- Law of property Hukum properti
- Family law family-related issues and domestic relations including, but not limited to marriage, civil unions, divorce, spousal abuse, child custody and visitation, property, alimony, and child support awards, as well as child abuse issues, and adoption. Hukum keluarga keluarga yang berhubungan dengan isu-isu domestik dan mitra termasuk, namun tidak terbatas pada perkawinan, serikat sipil, perceraian, spousal penyalahgunaan, penjagaan anak dan kunjungan, properti, alimony, anak dan dukungan penghargaan, serta masalah penyalahgunaan anak, dan adopsi.
- Succession law Suksesi hukum
Labour law Hukum perburuhan
Commercial law Hukum komersial
Corporations law Hukum perusahaan
Competition law Hukum persaingan

Hukum Sipil

2009-01-23T20:02:00.000-08:00

Hukum sipil (sistem hukum)

From Wikipedia, the free encyclopedia Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

Jump to: navigation , search Langsung ke: navigasi, cari

For other uses of "civil law", see civil law . Untuk kegunaan lain dari "hukum perdata", lihat hukum perdata.

This article needs additional citations for verification . Please help improve this article by adding reliable references . Artikel ini memerlukan tambahan citations untuk verifikasi. Harap membantu memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang handal. Unsourced material may be challenged and removed. (July 2008) Unsourced bahan mungkin cacat dan dibuang. (Juli 2008)

It has been suggested that Romano-Germanic law be merged into this article or section. Telah menyarankan bahwa Romano-Jerman hukum terserap ke dalam artikel atau bagian ini. ( Discuss ) (Diskusikan)

Civil law or Romano-Germanic law or Continental law is the predominant system of law in the world , in which an abstract code of law rules, which judges apply to the various cases before them. Hukum perdata atau Romano-Jerman Benua hukum atau hukum yang utama adalah sistem hukum di dunia, di mana sebuah abstrak kode hukum aturan, hakim yang berlaku untuk berbagai kasus sebelumnya. It is often distinguished from common law , in which abstract rules are derived from specific cases. Hal ini sering dibezakan dari hukum umum, di mana aturan-aturan abstrak yang berasal dari kasus-kasus tertentu.

Civil law has its roots in Roman law , ^{[ 1 ]} Canon law (Christian, especially Catholic law) and the Enlightenment , alongside influences from other religious laws such as Islamic law . ^{[ 2 ]} ^{[ 3 ]} ^{[ 4 ]} The legal systems in many civil law countries are based around one or several codes of law, which set out the main principles that guide the law. Hukum perdata memiliki akar di Roma hukum, ^[1] Canon hukum (Kristen, khususnya Katolik hukum) dan Enlightenment, di samping pengaruh dari hukum agama seperti hukum Islam. ^[2] ^[3] ^[4] The sistem hukum di banyak hukum perdata negara didasarkan sekitar satu atau beberapa kode hukum yang ditetapkan dengan prinsip-prinsip utama yang panduan hukum. The most famous example is perhaps the Napoleonic Code , although the German Bürgerliches Gesetzbuch (or BGB) and the Swiss Civil Code are also landmark events in the history of civil law. Yang paling terkenal mungkin adalah contoh yang Napoleonic Code, walaupun Jerman Bürgerliches Gesetzbuch (atau BGB) dan Swiss Sipil Kode juga tengara peristiwa dalam sejarah hukum perdata. The civil law systems of Scotland and South Africa (which both coexist with common-law systems) are uncodified , and the civil law systems of Scandinavian countries remain largely uncodified. ^{[ citation needed ]} ^{[ dubious – discuss ]} Dengan sistem hukum perdata Skotlandia dan Afrika Selatan (yang hidup bersama dengan kedua-hukum umum sistem) adalah uncodified, dan hukum perdata sistem Skandinavia negara tetap besar uncodified. ^{[Kutipan diperlukan]} ^{[ragu-ragu - mendiskusikan]}

The so-called Socialist law is often considered to be a particular case of the Romano-Germanic civil law, though in the past it was sometimes classified as a separate legal system. ^{[ citation needed ]} Yang disebut Sosialis hukum sering dianggap sebagai suatu hal yang Romano-Jerman hukum perdata, meskipun di masa lalu itu terkadang diklasifikasikan sebagai sistem hukum yang terpisah. ^{[Kutipan diperlukan]}

Contents Isi

[hide]

[ edit ] History [Sunting] Sejarah

Legal systems across the world. Sistem hukum di seluruh dunia. civil law hukum perdata common law umum hukum mixed civil and common law dicampur umum dan hukum perdata customary law hukum adat fiqh fiqh

The civil law system is based on Roman law , especially the Corpus Juris Civilis of Emperor Justinian , as later developed by the Middle Ages . ^{[ 5 ]} Hukum perdata yang didasarkan pada sistem hukum Romawi, terutama Corpus Juris Civilis dari Kaisar Justinian, karena nanti dikembangkan oleh abad. ^[5]

The acceptance of Roman law had different characteristics in different countries. Penerimaan hukum Roma telah karakteristik yang berbeda di berbagai negara. In some of them its effect resulted from legislative act, ie it became positive law , whereas in other ones it became accepted by way of its processing by legal theorists. Dalam beberapa dari mereka yang dihasilkan dari efek tindakan legislatif, yakni menjadi hukum positif, sedangkan yang lain menjadi diterima oleh cara pengolahan dan oleh hukum theorists.

Consequently, Roman law did not completely dominate in Europe. Akibatnya, Roma hukum tidak sepenuhnya mendominasi di Eropa. Roman law was a secondary source that was applied only as long as local customs and local laws lacked a pertinent provision on a particular matter. Roma hukum adalah sumber sekunder yang hanya diterapkan selama adat dan undang-undang lokal yang relevan penyediaan kekurangan pada hal tertentu. However, local rules too were interpreted primarily according to Roman law (it being a common European legal tradition of sorts), resulting in its influencing the main source of law also. Namun, aturan lokal yang terlalu terutama diinterpretasikan menurut hukum Roma (ia menjadi tradisi hukum Eropa umum kesal), sehingga dalam mempengaruhi sumber utama hukum juga.

A second characteristic, beyond Roman law foundations, is the extended codification of the adopted Roman law, ie its inclusion into civil codes . Kedua karakteristik, landasan hukum di luar Roma, adalah perpanjangan dari kodifikasi hukum yang diadopsi Roma, yakni dengan dimasukkan ke dalam kode sipil. The concept of codification dates back to the Code of Hammurabi in ancient Babylon . Konsep kodifikasi tanggal kembali ke Kode Hammurabi yang kuno di Babel.

The concept of codification was further developed during the 17th and 18th century, as an expression of both Natural Law and the ideas of the Enlightenment . Konsep kodifikasi telah dikembangkan lebih lanjut 17. Dan selama abad 18, sebagai ekspresi dari kedua Alam Hukum dan ide dari Enlightenment. The political ideal of that era was expressed by the concepts of democracy , protection of property and the rule of law . Politik yang ideal dari era yang telah dinyatakan oleh konsep-konsep demokrasi, perlindungan terhadap harta benda dan supremasi hukum. That ideal required the creation of certainty of law, through the recording of law and through its uniformity. Ideal yang dibutuhkan penciptaan kepastian hukum, melalui rekaman hukum dan melalui keseragaman. So, the aforementioned mix of Roman law and customary and local law ceased to exist, and the road opened for law codification, which could contribute to the aims of the above mentioned political ideal. Jadi, aforementioned campuran Roma dan hukum adat dan hukum lokal tidak ada, dan membuka jalan bagi kodifikasi hukum, yang dapat memberikan kontribusi kepada tujuan ideal politik yang disebutkan di atas.

Another reason that contributed to codification was that the notion of the nation state , which was born during the 19th century, required the recording of the law that would be applicable to that state. Alasan lain yang memberikan kontribusi untuk kodifikasi adalah bahwa gagasan tentang negara bangsa, yang lahir pada abad ke-19, diperlukan perekaman hukum yang akan berlaku bagi negara itu.

Certainly, there was also reaction to the aim of law codification. Tentu saja, ada juga reaksi terhadap tujuan kodifikasi hukum. The proponents of codification regarded it as conducive to certainty, unity and systematic recording of the law; whereas its opponents claimed that codification would result in the ossification of the law. The proponents dari kodifikasi dianggap sebagai kondusif untuk kepastian, kesatuan dan sistematis rekaman hukum; sedangkan lawan yang menyatakan bahwa kodifikasi akan menyebabkan hal mengeras hukum.

At the end, despite whatever resistance to codification, the codification of European private laws moved forward. Pada akhirnya, walaupun apapun perlawanan terhadap kodifikasi, maka kodifikasi hukum Eropa swasta dipindahkan ke depan. The French Napoleonic Code ( code civil ) of 1804, the German civil code ( Bürgerliches Gesetzbuch ) of 1900 and the Swiss codes were the most influential national civil codes. Perancis Napoleonic Code (kode sipil) pada 1804, Jerman hukum perdata (Bürgerliches Gesetzbuch) pada 1900 dan di Swiss kode adalah yang paling berpengaruh nasional sipil kode.

Because Germany was a rising power in the late 19th century and its legal system was well organized, when many Asian nations were developing, the German Civil Code became the basis for the legal systems of Japan and South Korea . Karena Jerman adalah meningkatnya daya pada akhir abad ke-19 dan sistem hukum yang terorganisasi dengan baik, ketika banyak negara-negara Asia yang berkembang, Jerman Sipil Kode menjadi dasar bagi sistem hukum di Jepang dan Korea Selatan. In China , the German Civil Code was introduced in the later years of the Qing Dynasty and formed the basis of the law of the Republic of China , which remains in force in Taiwan . Di Cina, Jerman Sipil Kode diluncurkan pada tahun kemudian dari dinasti Qing dan membentuk dasar hukum Republik Cina, yang tetap berlaku di Taiwan.

Some authors consider civil law to have served as the foundation for socialist law used in Communist countries, which in this view would basically be civil law with the addition of Marxist–Leninist ideas. Mempertimbangkan beberapa penulis hukum perdata untuk menjabat sebagai dasar untuk sosialis hukum yang digunakan dalam Komunis negara, yang dalam pandangan ini pada dasarnya akan menjadi hukum perdata dengan penambahan Marxist-Leninist ideas.

Several legal institutions in civil law were also adapted from similar institutions in Islamic law and jurisprudence during the Middle Ages . Beberapa hukum dalam hukum perdata juga diadaptasi dari lembaga serupa dalam hukum Islam dan yurisprudensi selama abad. For example, the Islamic Hawala institution is the basis of the Avallo in Italian civil law and the Aval in French civil law . ^{[ 2 ]} Misalnya, Islam Hawala lembaga adalah dasar dari Avallo di Italia hukum perdata dan Aval dalam undang-undang sipil Perancis. ^[2]

[ edit ] Civil versus common law [Sunting] Sipil versus umum hukum

Civil law is primarily contrasted against common law , which is the legal system developed among Anglophone people, especially in England. Hukum perdata adalah terutama contrasted melawan hukum umum, yang merupakan sistem hukum yang dikembangkan antara Anglophone orang, terutama di Inggris.

The original difference is that, historically, common law was law developed by custom , beginning before there were any written laws and continuing to be applied by courts after there were written laws, too, whereas civil law developed out of the Roman law of Justinian's Corpus Juris Civilis ( Body of Civil Law ). Perbedaan yang asli adalah bahwa, sejarah, hukum umum yang dikembangkan oleh hukum adat, awal sebelum ada peraturan dan tertulis untuk terus dapat diterapkan oleh pengadilan setelah ada undang-undang tertulis, terlalu, sedangkan hukum perdata yang dikembangkan dari Roma hukum Justinian's Corpus Juris Civilis (Body of Civil Law).

In later times, civil law became codified as droit coutumier or customary law that were local compilations of legal principles recognized as normative. Di kemudian waktu, hukum perdata menjadi dikodifikasikan sebagai Droit coutumier atau hukum adat yang lokal compilations hukum diakui sebagai prinsip-prinsip normatif. Sparked by the age of enlightenment , attempts to codify private law began during the second half of the 18th century ( see civil code ), but civil codes with a lasting influence were promulgated only after the French Revolution , in jurisdictions such as France (with its Napoleonic Code ), Austria ( see ABGB ), Quebec ( see Civil Code of Quebec ), Italy (Codice Civile), Portugal ( Código Civil ), Spain ( Código Civil ), the Netherlands ( see Burgerlijk Wetboek ), and Germany ( see Bürgerliches Gesetzbuch ). Menyulut berbagai macam oleh usia pencerahan, mencoba untuk mengkodifikasikan hukum swasta mulai selama dua setengah dari abad 18 (lihat hukum perdata), tetapi dengan kode sipil yang telah berlangsung mempengaruhi promulgated hanya setelah Revolusi Perancis, di wilayah hukum seperti Perancis (dengan Napoleonic Code), Austria (lihat ABGB), Quebec (lihat Civil Code of Quebec), Italia (Codice Civile), Portugal (Código Sipil), Spanyol (Código Sipil), Belanda (lihat Burgerlijk Wetboek), dan Jerman (lihat Bürgerliches Gesetzbuch).

Codification , however, is by no means a defining characteristic of a civil law system. Kodifikasi, bagaimanapun, adalah tidak berarti mendefinisikan karakteristik dari sistem hukum perdata. For example, the statutes that govern the civil law systems of Sweden and other Nordic countries are not grouped into larger, expansive codes like those found in France and Germany. ^{[ 6 ]} Furthermore, many common law jurisdictions have codified parts of their laws, for example, the federal statutes in the United States Code , and much Australian criminal law . Misalnya, statutes bahwa pemerintah sipil sistem hukum Swedia dan negara-negara Nordik tidak menjadi lebih besar, luas kode seperti yang ditemukan di Perancis dan Jerman. ^[6] Selain itu, banyak hukum umum memiliki jurisdiksi mereka dikodifikasikan bagian hukum, untuk contoh, federal statutes di Amerika Serikat Code, dan masih banyak hukum pidana Australia. There are also so-called "mixed systems" that combine aspects of both common and civil law systems, such as the laws of Scotland , Louisiana , Quebec , the Philippines , Namibia and South Africa . Ada juga yang disebut "sistem campuran" yang menggabungkan aspek baik umum dan sistem hukum perdata, seperti undang-undang Skotlandia, Louisiana, Quebec, Filipina, Indonesia dan Afrika Selatan.

Thus, the difference between civil law and common law lies not just in the mere fact of codification, but in the methodological approach to codes and statutes. Dengan demikian, perbedaan antara hukum perdata dan hukum umum tidak hanya terletak pada fakta hanya dari kodifikasi, tetapi dalam metodologi dan pendekatan kode statutes. In civil law countries, legislation is seen as the primary source of law . Sipil di negara-negara hukum, undang-undang ini dianggap sebagai sumber utama hukum. By default, courts thus base their judgments on the provisions of codes and statutes , from which solutions in particular cases are to be derived. Secara default, pengadilan sehingga mereka dasar Hukum pada ketentuan dan kode statutes, dari yang solusi dalam kasus tertentu yang harus diambil. Courts thus have to reason extensively on the basis of general rules and principles of the code, often drawing analogies from statutory provisions to fill lacunae and to achieve coherence. Pengadilan sehingga ada alasan untuk secara berdasarkan aturan umum dan prinsip-prinsip kode, sering menggambar analogies dari ketentuan undang-undang untuk mengisi lacunae dan untuk mencapai koherensi. By contrast, in the common law system, case law is a major source of law , while statutes are often seen as supplemental to judicial opinions and thus interpreted narrowly. Dengan kontras, di dalam sistem hukum umum, kasus hukum merupakan sumber hukum, sedangkan statutes seringkali dianggap sebagai tambahan untuk peradilan pendapat sehingga diinterpretasikan sempit.

The underlying principle of separation of powers is seen somewhat differently in civil law and common law countries. Dengan prinsip yang pemisahan kekuasaan terlihat agak berbeda dalam hukum perdata dan hukum umum negara. In some common law countries, especially the United States, judges are seen as balancing the power of the other branches of government. Hukum umum di beberapa negara, terutama Amerika Serikat, yang dianggap sebagai hakim balancing kuasa dari cabang lain dari pemerintah. By contrast, the original idea of separation of powers in France was to assign different roles to legislation and to judges , with the latter only applying the law (the judge as la bouche de la loi ; 'the mouth of the law'). Dengan kontras, asli dari ide pemisahan kekuasaan di Perancis adalah untuk memberikan peran yang berbeda untuk undang-undang dan hakim, yang kedua hanya dengan penerapan hukum (hakim sebagai la bouche de la loi; 'mulut hukum'). This translates into the fact that many civil law jurisdictions reject the formalistic notion of binding precedent (although paying due consideration to settled case-law), or restrict the power to set precedents to a competent Supreme Court. Menterjemahkan ini menjadi kenyataan bahwa banyak jurisdiksi hukum perdata menolak formalistic gagasan mengikat preseden (walaupun karena pertimbangan untuk membayar lunas-kasus hukum), atau membatasi kekuasaan untuk menetapkan preseden yang kompeten ke Mahkamah Agung.

There are other notable differences between the legal methodologies of various civil law countries. Terkemuka lainnya terdapat perbedaan antara metodologi hukum dari berbagai negara-negara hukum perdata. For example, it is often said that common law opinions are much longer and contain elaborate reasoning, whereas legal opinions in civil law countries are usually very short and formal in nature. ^{[ citation needed ]} This is in principle true in France, where judges cite only legislation, but not prior case law. Misalnya, sering mengatakan bahwa pendapat umum hukum yang lebih lama dan rumit berisi alasan, sedangkan pendapat hukum dalam hukum perdata negara biasanya sangat singkat dan formal di alam. ^{[Kutipan diperlukan]} Hal ini benar prinsip di Perancis, di mana hakim mempercontohkan hanya perundang-undangan, tetapi tidak sebelum kasus hukum. (However, this does not mean that judges do not consider it when drafting opinions.) By contrast, court opinions in German-speaking countries can be as long as English ones, and normally discuss prior cases and academic writing extensively. (Namun, ini tidak berarti bahwa hakim tidak mempertimbangkan ketika rancangan pendapat.) Dengan kontras, pengadilan Jerman-pendapat di negara-negara dapat berbicara selama orang Inggris, dan biasanya sebelum membicarakan kasus dan menulis secara akademik.

There are, however, certain sociological differences. Namun, ada beberapa perbedaan sosiologis. In some Civil law countries judges are trained and promoted separately from attorneys, whereas common law judges are usually selected from accomplished and reputable attorneys. Di beberapa negara hukum Sipil hakim dilatih dan dipromosikan secara terpisah dari attorneys, sedangkan hakim hukum umum biasanya dipilih dari tercapai dan bereputasi attorneys. In the Scandinavian countries judges are attorneys who have applied for the position, whereas France has a specialized graduate school for judges. Di Skandinavia negara attorneys hakim yang telah diterapkan untuk posisi, sedangkan Perancis memiliki lulusan sekolah khusus bagi hakim.

With respect to criminal procedure, certain civil law systems are based upon a variant of the inquisitorial system rather than the adversarial system . Sehubungan dengan prosedur pidana, beberapa sistem hukum perdata yang didasarkan pada varian dari melit sistem bukan pada sistem adversarial. This kind of judicial organization is sometimes criticized as lacking a presumption of innocence . Semacam ini kadang-kadang lembaga peradilan dikritik sebagai sebuah kurang dugaan of innocence. Most European countries, however, are parties to the European Convention on Human Rights and Article 6 guarantees "the right to a fair trial" and the presumption of innocence . Sebagian besar negara-negara Eropa, bagaimanapun, adalah pihak untuk Konvensi Eropa tentang HAM dan Pasal 6 menjamin "hak untuk yang adil" dan dugaan of innocence. The Convention is ratified by all the members and as such part of their national legislation. Meratifikasi Konvensi ini oleh semua anggota dan oleh karena itu bagian dari legislasi nasional. Some Civil law nations also have legislation that predates the Convention and secures the defendant the presumption of innocence. Beberapa Sipil bangsa juga ada hukum perundang-undangan yang predates Konvensi dan akan mengamankan pengiriman yang terdakwa dugaan of innocence. Amongst them Norway where the presumption is guaranteed by uncodified customary law and validated theory ^{[ 7 ]} recognized by the Supreme Court in plenary (effectively forming a precedent ). Antara Norwegia dimana praduga uncodified dijamin oleh hukum adat dan divalidasi teori ^[7] diakui oleh Mahkamah Agung dalam paripurna (efektif membentuk preseden).

While the presumption of innocence is present, what distinguishes the more inquisitorial system is the frequent lack of a jury of peers, which is guaranteed in many common law jurisdictions. Sementara dugaan of innocence ada, apa lagi yang membedakan adalah sistem melit sering kuranganya juri dari rekan-rekan yang dijamin di berbagai jurisdiksi hukum umum. Inquisitorial systems tend to have something akin to a "bench" trial made up of a single judge or a tribunal. Melit sistem cenderung memiliki sesuatu yang serupa dengan sebuah "bangku" percobaan yang terdiri dari satu hakim atau pengadilan. Some Scandinavian nations have a tribunal that consists of one civilian and two trained legal professionals. Beberapa negara Skandinavia ada suatu tribunal yang terdiri dari satu orang sipil dan dua hukum profesional terlatih. One result of the inquisitorial system's lack of jury trial is a significant difference in the rules of trial evidence. Salah satu hasil melit sistem kurangnya juri pengadilan adalah perbedaan yang signifikan dalam aturan persidangan bukti. Common law rules of evidence are founded on a concern that juries will misuse, or give inappropriate weight to unreliable evidence. Aturan hukum umum bukti yang didirikan pada kekhawatiran bahwa Juri akan penyalahgunaan, berat atau tidak patut untuk memberikan bukti diandalkan. In inquisitorial systems the rules of evidence are sometimes less complicated because legal professionals are considered capable of identifying reliable evidence. Melit dalam sistem aturan bukti kadang kurang profesional hukum rumit karena dianggap mampu mengidentifikasi bukti diandalkan. Most noteworthy of these is the lack of a hearsay rule. Paling penting ini adalah kuranganya desus aturan.

[ edit ] Subgroups [Sunting] Subgroups

The term "civil law" as applied to a legal tradition actually originates in English-speaking countries, where it was used to lump all non-English legal traditions together and contrast them to the English common law. Istilah "hukum perdata" sebagai diterapkan ke tradisi hukum sebenarnya berasal di negara-negara berbahasa Inggris, di mana ia digunakan untuk benjol semua non-Inggris hukum dan tradisi bersama mereka kontras dengan bahasa Inggris umum hukum. However, since continental European traditions are by no means uniform, scholars of comparative law and economists promoting the legal origins theory usually subdivide civil law into four distinct groups: Namun, sejak tradisi Eropa kontinental sekali-kali tidak seragam, akademisi dari perbandingan hukum dan ekonom mempromosikan hukum asal teori hukum perdata biasanya lagi menjadi empat grup:

French civil law : in France , Belgium , Luxembourg , the Canadian Province of Quebec , the US state of Louisiana , Italy , Spain and former colonies of those countries; Hukum perdata Prancis: di Perancis, Belgia, Luksemburg, Kanada Provinsi Quebec, the US state of Louisiana, Italia, Spanyol dan bekas koloni dari negara-negara;
German civil law : in Germany , Austria , Switzerland , Greece , Brazil , Portugal , Turkey , Japan , South Korea and the Republic of China ( Taiwan ); Jerman hukum perdata: di Jerman, Austria, Swiss, Yunani, Brazil, Portugal, Turki, Jepang, Korea Selatan dan Republik Cina (Taiwan);
Scandinavian civil law : in Denmark , Finland , Iceland , Norway and Sweden . Skandinavia hukum perdata: di Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia.
Chinese law is a mixture of civil law and socialist law . Cina hukum merupakan campuran dari hukum perdata dan hukum sosialis.

Portugal , Brazil and Italy have evolved from French to German influence, as their 19th century civil codes were close to the Napoleonic Code and their 20th century civil codes are much closer to the German Bürgerliches Gesetzbuch . Portugal, Brasil dan Italia telah berkembang dari pengaruh Prancis ke Jerman, karena abad ke-19 sipil kode yang dekat dengan Napoleonic Kode dan abad ke-20 sipil kode ini lebih dekat dengan Jerman Bürgerliches Gesetzbuch. Legal culture and law schools have also come near to the German system. Hukum dan budaya hukum sekolah juga telah mendekati Jerman sistem. The other law in these countries is often said to be of a hybrid nature. Hukum yang lain di negara-negara tersebut sering berkata untuk menjadi sebuah hibrida alam.

The Dutch law , or at least the Dutch civil code (the Burgerlijk Wetboek ) cannot be easily placed in one of the mentioned groups, and it has itself influenced the modern private law of other countries. Belanda hukum, atau paling tidak Belanda hukum perdata (yang Burgerlijk Wetboek) tidak dapat dengan mudah ditempatkan di salah satu kelompok yang disebutkan di atas, dan ia sendiri telah dipengaruhi modern pribadi hukum dari negara-negara lain. The present Russian civil code is in part a translation of the Dutch one ^{[ citation needed ]} . Sekarang Rusia hukum perdata adalah sebagian terjemahan dari Belanda satu ^{[kutipan diperlukan].}

Law in the state of Louisiana is based in part on civil law. Louisiana is the only US state partially based on French and Spanish codes and ultimately Roman law , as opposed to English common law . ^{[ 8 ]} In Louisiana, private law is based on the Louisiana Civil Code . Hukum di negara bagian Louisiana adalah berdasarkan hukum perdata. Louisiana adalah satu-satunya negara Amerika Serikat sebagian berdasarkan Perancis dan Spanyol dan pada akhirnya kode Roma hukum, karena bertentangan dengan bahasa Inggris umum hukum. ^[8] Dalam Louisiana, hukum swasta didasarkan pada di Louisiana Civil Code. The current state of Louisiana law has converged considerably with US law. ^{[ 9 ]} Saat ini status hukum Louisiana telah converged cukup dengan US hukum. ^[9]

[ edit ] See also [Sunting] Lihat juga

[ edit ] Bibliography [Sunting] Bibliografi

MacQueen, Hector L. " Scots Law and the Road to the New Ius Commune ." Electronic Journal of Comparative Law 4, no. 4 (December 2000). MacQueen, Hector L. "Scots Hukum dan Jalan Baru ke Ius bersatu." Electronic Journal of Comparative Law 4, no. 4 (Desember 2000).
Moustaira Elina N., Comparative Law: University Courses (in Greek) , Ant. N. Moustaira Elina, Komparatif Hukum: Universitas Courses (di Yunani), Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 2004, ISBN 960-15-1267-5 N. Sakkoulas Penerbit, Jakarta, 2004, ISBN 960-15-1267-5

[ edit ] Notes [Sunting] Catatan

^ Roman law ^ Roma hukum
^ ^{a b} Badr, Gamal Moursi (Spring, 1978), "Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems", The American Journal of Comparative Law 26 (2 [Proceedings of an International Conference on Comparative Law, Salt Lake City, Utah, February 24-25, 1977]): 187-198 [196-8] ^ ^{A b} Badar, Gamal Moursi (Spring, 1978), "Hukum Islam: Its Relation ke Lain Sistem Hukum", The American Journal of Comparative Law 26 (2 [Proceedings of an International Conference on Comparative Law, Salt Lake City, Utah, 24-25 Februari, 1977]): 187-198 [196-8]
^ Makdisi, John A. (June 1999), "The Islamic Origins of the Common Law", North Carolina Law Review 77 (5): 1635-1739 ^ Makdisi, John A. (Juni 1999), "The Islamic Origin of Common Law", North Carolina Law Review 77 (5): 1635-1739
^ Boisard, Marcel A. (July 1980), "On the Probable Influence of Islam on Western Public and International Law", International Journal of Middle East Studies 11 (4): 429-50 ^ Boisard, Marcel A. (Juli 1980), "Di Kemungkinan Pengaruh Islam di Barat Publik dan Hukum Internasional", International Journal of Middle East Studies 11 (4): 429-50
^ Roman Law and Its Influence ^ Roma Hukum dan Its Influence
^ Smits, Jan (ed.); Dotevall, Rolf (2006), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, "63: Sweden" , Edward Elgar Publishing , ISBN 1845420136 , http://books.google.com/books?id=qQK_RBUyX9cC ^ Smits, Jan (ed.); Dotevall, Rolf (2006), dari Elgar Ensiklopedi Komparatif Hukum, "63: Swedia", Edward Elgar Publishing, ISBN 1845420136, http://books.google.com/books?id=qQK_RBUyX9cC
^ Eskeland, 510 ^ Eskeland, 510
^ " How the Code Napoleon makes Louisiana law different ". LA-Legal . ^ "Bagaimana Kode Napoleon Louisiana membuat undang-undang yang berbeda." LA-Hukum. Retrieved on 2006-10-26. Retrieved on 2006/10/26.
^ http://www.city-data.com/states/Louisiana-Judicial-system.html ^ Http://www.city-data.com/states/Louisiana-Judicial-system.html

[ edit ] External links [Sunting]

Hukum Lingkungan

2009-01-21T01:31:00.000-08:00

Hukum lingkungan

From Wikipedia, the free encyclopedia Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

Jump to: navigation , search Langsung ke: navigasi, cari

Contents Isi

[hide]


Environmental law Hukum lingkungan

Theory Teori
Earth jurisprudence Bumi Yurisprudensi Intergenerational equity Intergenerational ekuitas Polluter pays principle Pengotor membayar prinsip Precautionary principle Prinsip pencegahan Public trust doctrine Doktrin kepercayaan publik Sustainable development Pembangunan berkelanjutan
Specific issues Isu-isu spesifik
Asbestos Asbes Brownfield land Brownfield tanah Illegal logging Illegal logging Poaching · Unlawful fishing Poaching Unlawful memancing Mitigation of global warming Mitigasi global warming International environmental law Hukum lingkungan internasional War and environmental law Perang dan hukum lingkungan
Instruments of Environmental policy Instrumen dari kebijakan Lingkungan
Ecotax · Market-based instruments Ecotax Pasar-instrumen berbasis Environmental impact assessment Penilaian dampak lingkungan
v • d • e v • d • e

Environmental law is a complex and interlocking body of statutes , common law , treaties , conventions, regulations and policies which, very broadly, operate to regulate the interaction of humanity and the rest of the biophysical or natural environment , toward the purpose of reducing or minimizing the impacts of human activity, both on the natural environment for its own sake, and on humanity itself. Hukum lingkungan hidup adalah kompleks dan interlocking tubuh statutes, umum hukum, perjanjian, konvensi, peraturan dan kebijakan yang sangat luas, beroperasi untuk mengatur interaksi manusia dan sisa biophysical atau alam lingkungan, ke arah tujuan mengurangi atau meminimalkan dampak aktivitas manusia, baik di alam lingkungan untuk kepentingan sendiri, dan pada manusia itu sendiri. Environmental law draws from and is influenced by principles of environmentalism , including ecology , conservation , stewardship , responsibility and sustainability . Mengacu hukum lingkungan dan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip environmentalism, termasuk ekologi, konservasi, pekerjaan, tanggung jawab dan berkelanjutan. From an economic perspective it can be understood as concerned with the prevention of present and future externalities . Dari perspektif ekonomi dapat dipahami sebagai berkaitan dengan pencegahan dan masa depan hadir eksternalitas.

Areas of concern in environmental law include air quality , water quality , global climate change , agriculture , biodiversity , species protection , pesticides and hazardous chemicals , waste management , remediation of contaminated land and brownfields , smart growth , sustainable development , impact review , and conservation, stewardship and management of public lands and natural resources . Kepedulian di bidang hukum lingkungan termasuk kualitas udara, kualitas air, perubahan iklim global, pertanian, keanekaragaman hayati, perlindungan spesies, pestisida dan bahan kimia berbahaya, limbah, remediation dari kejangkitan tanah dan brownfields, smart pertumbuhan, pembangunan berkelanjutan, dampak diperiksa, dan konservasi , pekerjaan dan pengelolaan lahan masyarakat dan sumber daya alam.

While many countries worldwide have since accumulated impressive sets of environmental laws, their implementation has often been woeful. Meskipun ada banyak negara di seluruh dunia sejak pengeluaran mengesankan set lingkungan hukum, mereka sering telah pelaksanaan sedih. In recent years, environmental law has become seen as a critical means of promoting sustainable development (or "sustainability"). Dalam beberapa tahun terakhir, lingkungan hidup telah menjadi undang-undang dilihat sebagai alat penting untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (atau "keberlangsungan"). Policy concepts such as the precautionary principle , public participation, environmental justice, and the polluter pays principle have informed many environmental law reforms in this respect (see further Richardson and Wood, 2006). Kebijakan konsep seperti prinsip pencegahan, partisipasi masyarakat, lingkungan peradilan, dan pengotor membayar prinsip ada banyak informasi lingkungan reformasi hukum dalam hal ini (lihat lebih lanjut Richardson dan Wood, 2006). There has been considerable experimentation in the search for more effective methods of environmental control beyond traditional "command-and-control" style regulation. Eco-taxes , emission trading , voluntary standards such as ISO 14000 and negotiated agreements are some of these innovations. ^{[ 1 ]} Telah banyak eksperimen dalam mencari metode yang lebih efektif di luar kontrol lingkungan tradisional "perintah-dan-kontrol" gaya peraturan. Eco-pajak, perdagangan emisi, sukarela standar seperti ISO 14000 dan negosiasi perjanjian ini adalah beberapa inovasi. ^{[ 1]}

[ edit ] Education [Sunting] Pendidikan

Environmental law is offered as an elective course in the second and third year of JD study at many American law schools . Hukum lingkungan yang ditawarkan adalah sebagai elektif saja di kedua dan ketiga tahun JD Amerika banyak belajar di sekolah hukum. Some US law schools also offer an LLM or JSD specialization in environmental law. US sekolah hukum juga menawarkan LLM atau JSD spesialisasi dalam lingkungan hukum.

The IUCN Academy of Environmental Law ^{[ 2 ]} is a network of some 60 law schools worldwide that specialise in the research and teaching of environmental law. IUCN di Akademi Hukum Lingkungan ^[2] adalah sebuah jaringan dari 60 sekolah hukum di seluruh dunia yang spesialisasi dalam penelitian dan pengajaran lingkungan hukum.

See also: List of environmental law reviews and journals Lihat juga: Daftar tinjauan hukum lingkungan dan jurnal

[ edit ] See also [Sunting] Lihat juga

At Wikiversity , you can learn about: Juridical national measures on climate change Di Wikiversity, Anda dapat mempelajari tentang: langkah-langkah yuridis nasional mengenai perubahan iklim

[ edit ] References and bibliography [Sunting] Referensi dan bibliografi

This article needs additional citations for verification . Please help improve this article by adding reliable references . Artikel ini memerlukan tambahan citations untuk verifikasi. Harap membantu memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang handal. Unsourced material may be challenged and removed. (May 2008) Unsourced bahan mungkin cacat dan dibuang. (Mei 2008)

^ Environmental Law overview - Legal Information Institute http://topics.law.cornell.edu/wex/Environmental_law ^ Tinjauan Hukum Lingkungan - Legal Information Institute http://topics.law.cornell.edu/wex/Environmental_law
^ IUCN Academy of Environmental Law ^ IUCN Akademi Hukum Lingkungan

This article includes a list of references or external links , but its sources remain unclear because it lacks inline citations . Please improve this article by introducing more precise citations where appropriate . Artikel ini berisi daftar referensi atau link eksternal, namun tetap tidak jelas sumber karena kekurangan inline citations. Harap memperbaiki artikel ini memperkenalkan citations lebih tepat jika sesuai.

Menell, PS (ed), Environmental Law (Ashgate Publishing, Burlington, 2003). Menell, PS (ed), Hukum Lingkungan (Ashgate Publishing, Burlington, 2003).
Clayton, Susan. Clayton, Susan. 2000. Models of justice in the environmental debate. Model keadilan di lingkungan perdebatan. Journal of Social Issues 56 (3): 459 – 474. Journal of Social Issues 56 (3): 459-474.
Croci, E. (ed), The Handbook of Environmental Voluntary Agreements (Springer, New York, 2005). Croci, E. (ed), The Handbook Lingkungan Hidup Perjanjian Sukarela (Springer, New York, 2005).
Freeman, J. and Kolstad, CD (eds), Moving to Markets in Environmental Regulation (Oxford University Press, New York, 2006). Freeman, J. dan Kolstad, CD (eds), Pindah ke Pasar di Lingkungan Regulasi (Oxford University Press, New York, 2006).
Lans, C. 2007. Lans, C. 2007. Politically incorrect and bourgeois: Nariva Swamp is sufficient onto itself. Politically incorrect dan borjuis: Nariva Swamp ke sendiri sudah cukup. Lulu.com.
Richardson, BJ and S. Wood (eds), Environmental Law for Sustainability (Hart Publishing, Oxford, 2006) Richardson, BJ dan Kayu S. (eds), Hukum Lingkungan untuk Kesinambungan (Hart Publishing, Oxford, 2006)
Saxe, D., "Environmental Offences: Corporate Responsibility and Executive Liability" (Canada Law Book, Aurora, 1990). Saxe, D., "Lingkungan Pelanggaran: Corporate Eksekutif Tanggungjawab dan Kewajiban" (Kitab Undang-undang Kanada, Aurora, 1990).
Stone, Christopher, D. 1974. Batu, Christopher, D. 1974. Should trees have legal standing? Pohon harus ada hukum yang berdiri? Toward legal rights for natural objects. Hukum terhadap hak-hak untuk alam benda. California: William Kaufman, Inc. California: William Kaufman, Inc

[ edit ] External links [Sunting] Pranala luar

Hukum Perlindungan Konsumen

2009-01-21T01:28:00.000-08:00

From Wikipedia, the free encyclopedia Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

Jump to: navigation , search Langsung ke: navigasi, cari

' Consumer protection' is a form of government regulation which protects the interests of consumers . 'Perlindungan konsumen' adalah bentuk peraturan pemerintah yang melindungi kepentingan konsumen. For example, a government may require businesses to disclose detailed information about products—particularly in areas where safety or public health is an issue, such as food. Misalnya, pemerintah mungkin akan meminta perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang produk-terutama di daerah-daerah di mana keselamatan atau kesehatan masyarakat adalah suatu masalah, seperti makanan. Consumer protection is linked to the idea of consumer rights (that consumers have various rights as consumers), and to the formation of consumer organizations which help consumers make better choices in the marketplace. Perlindungan konsumen ini terkait dengan gagasan tentang hak-hak konsumen (konsumen yang memiliki berbagai hak-hak sebagai konsumen), dan pembentukan organisasi konsumen yang membantu konsumen membuat pilihan yang lebih baik di pasar.

Consumer interests can also be protected by promoting competition in the markets which directly and indirectly serve consumers, consistent with economic efficiency, but this topic is treated in Competition law . Minat konsumen juga dapat dilindungi dengan mempromosikan kompetisi di pasar-pasar yang secara langsung dan tidak langsung melayani konsumen, sesuai dengan efisiensi ekonomi, tetapi topik ini dianggap dalam Kompetisi hukum.

Consumer protection can also be asserted via non-government organizations and individuals as consumer activism . Perlindungan konsumen juga dapat menegaskan melalui lembaga swadaya masyarakat dan individu sebagai konsumen aktivisme.

[ edit ] Consumer law [Sunting] Konsumen hukum

Consumer protection law or consumer law is consihdered an area of public law that regulates private law relationships between individual consumers and the businesses that sell those goods and services. Undang-undang perlindungan konsumen atau konsumen adalah hukum consihdered bidang hukum publik yang mengatur hukum swasta hubungan antara individu konsumen dan usaha mereka yang menjual barang dan jasa. Consumer protection covers a wide range of topics, including but not necessarily limited to product liability , privacy rights , unfair business practices , fraud , misrepresentation , and other consumer/business interactions. Perlindungan konsumen mencakup berbagai topik, termasuk tetapi tidak harus terbatas pada produk kewajiban, hak privasi, praktek bisnis yang tidak adil, penipuan, yg keliru, dan konsumen / interaksi bisnis.

Such laws deal with credit repair, debt repair , product safety, service contracts, bill collector regulation, pricing, utility turnoffs, consolidation, personal loans that may lead to bankruptcy and much more. Hukum menangani kredit perbaikan, hutang perbaikan, keamanan produk, layanan kontrak, peraturan kolektor tagihan, biaya utilitas turnoffs, konsolidasi, pinjaman pribadi yang dapat mengakibatkan kebangkrutan dan banyak lagi.

[ edit ] In specific countries [Sunting] Dalam negara-negara tertentu

[ edit ] United States [Sunting] Amerika Serikat

Consumer protection laws often mandate the posting of notices, such as this one which appears in all automotive repair shops in California Undang-undang perlindungan konsumen yang sering mandat dari posting pemberitahuan, seperti yang satu ini muncul di semua otomotif perbaikan toko-toko di California

In the United States a variety of laws at both the federal or state levels regulate consumer affairs. Di Amerika Serikat berbagai peraturan baik di tingkat negara federal atau mengatur urusan konsumen. Among them are the federal Fair Debt Collection Practices Act , the Fair Credit Reporting Act , Truth in Lending Act , Fair Credit Billing Act , and the Gramm-Leach-Bliley Act . Diantaranya adalah federal Fair Debt Collection Practices Act, yang Cukup Credit Reporting Act, Kebenaran di Pinjaman Act, Fair Credit Billing Act, dan Gramm-leach-Bliley Undang-Undang. Federal consumer protection laws are mainly enforced by the Federal Trade Commission and the US Department of Justice . Federal undang-undang perlindungan konsumen yang terutama enforced oleh Federal Trade Commission dan US Department of Justice.

At the state level, many states have a Department of Consumer Affairs devoted to regulating certain industries and protecting consumers who use goods and services from those industries. Di tingkat negara, banyak negara memiliki Departemen Urusan Konsumen peraturan tertentu yang ditujukan untuk melindungi konsumen dan industri yang menggunakan barang dan jasa dari orang-orang industri.

For example, in the US state of California , the California Department of Consumer Affairs regulates about 2.3 million professionals in over 230 different professions, through its forty regulatory entities. Misalnya, di AS negara bagian California, California Department of Consumer Affairs mengatur tentang 2,3 juta profesional di lebih dari 230 profesi yang berbeda, melalui peraturan empat puluh entiti.

In addition, California encourages its consumers to act as private attorneys general through the liberal provisions of its Consumers Legal Remedies Act, Cal. Selain itu, California mendorong para konsumen untuk bertindak sebagai pribadi attorneys umum melalui liberal nya Konsumen ketentuan Undang-undang Hukum remedies, Cal. Civil Code § 1750 et seq. Kode sipil § 1750 et seq.

California has the nation's strongest consumer protection laws, partly because of rigorous advocacy and lobbying by groups such as Utility Consumers' Action Network [2] , Consumer Federation of California and Privacy Rights Clearinghouse . California memiliki bangsa kuat undang-undang perlindungan konsumen, karena sebagian keras melobi dan advokasi oleh kelompok-kelompok seperti Utility Konsumen 'Aksi Jaringan [2], Consumer Federation of California dan Privasi Hak Clearinghouse.

[ edit ] European Union [Sunting] Uni Eropa

See also: informed consumer Lihat juga: informasi konsumen

The European Union has been very active in the field of consumer protection, producing a considerable volume of Directives which require member states to regulate consumer protection to a particular standard (which may or may not allow a higher standard of regulation). Uni Eropa telah sangat aktif di bidang perlindungan konsumen, produksi yang cukup besar volume arahan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mengatur perlindungan konsumen untuk standar tertentu (yang mungkin atau tidak mengijinkan pengiriman pesan standar yang lebih tinggi dari peraturan).

A very important innovation has been the Unfair Commercial Practices Directive . Inovasi yang sangat penting yang telah Unfair Komersial Praktek Petunjuk. Also Directives on Unfair Contract Terms (93/13/EC) and Electronic Commerce (2000/13/EC) . Juga arahan pada Unfair Contract Terms (93/13/EC) dan Electronic Commerce (2000/13/EC). There exists a European Commissioner for Consumer Protection , a post currently held by the Bulgarian Meglena Kuneva . Ada yang ada di Eropa untuk Komisaris Perlindungan Konsumen, yang dikirim saat ini dipegang oleh Bulgaria Meglena Kuneva.

[ edit ] Germany [Sunting] Jerman

The Federal Republic of Germany is a member state of the European Union and is bound by the consumer protection directives of the European Union . Republik Federal Jerman adalah negara anggota Uni Eropa dan terikat dengan perlindungan konsumen arahan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Thus a large part of German consumer protection law has been enacted pursuant to European Directives (eg the directives on door-to-door sales, consumer credits, distance selling, package tours, product liability etc.). Oleh karena itu sebagian besar bagian dari hukum perlindungan konsumen Jerman telah ditetapkan berdasarkan arahan Eropa (misalnya arahan pada pintu-ke-pintu penjualan, kredit konsumen, jarak penjualan, paket wisata, kewajiban produk, dll.) In 2002, a large part of this legislation was integrated into the German Civil Code (" Bürgerliches Gesetzbuch "). Pada tahun 2002, sebagian besar dari undang-undang ini telah diintegrasikan ke dalam Jerman Civil Code ( "Bürgerliches Gesetzbuch").

A minister of the federal cabinet is responsible for consumer rights and protection ( Verbraucherschutzminister ). J menteri kabinet federal yang bertanggung jawab atas hak-hak dan perlindungan konsumen (Verbraucherschutzminister). In the current cabinet of Angela Merkel , this is Horst Seehofer . Dalam kabinet yang saat ini Angela Merkel, ini Horst Seehofer.

When issuing public warnings about products and services, the issuing authority has to take into account that this affects the supplier's constitutionally protected economic liberty (article 12 Basic Law , see Bundesverwaltungsgericht (Federal Administrative Court) Case 3 C 34.84, 71 BVerwGE 183 . Ketika publik mengeluarkan peringatan tentang produk dan layanan, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan memperhitungkan bahwa hal ini akan mempengaruhi pemasok sesuai dgn keadaan badan dilindungi dari kebebasan ekonomi (pasal 12 Undang-Undang Dasar, lihat Bundesverwaltungsgericht (Federal Court Administrasi) Kasus 3 C 34,84, 71 BVerwGE 183.

[ edit ] United Kingdom [Sunting] Inggris

The United Kingdom is a member state of the European Union and so is bound by the consumer protection directives of the European Union . Inggris adalah negara anggota Uni Eropa dan karenanya terikat dengan perlindungan konsumen arahan dari Uni Eropa. Domestic (UK) laws originated within the ambit of contract and tort but, with the influence of EU law , it is emerging as an independent area of law . Dalam Negeri (Inggris) undang-undang yang berasal dari ambit kontrak dan tort tetapi, dengan pengaruh hukum Uni Eropa, sekarang muncul sebagai wilayah yang independen hukum. In many circumstances, where domestic law is in question, the matter judicially treated as tort , contract , restitution or even criminal law . Dalam banyak keadaan, dimana hukum domestik tersebut adalah, dalam hal hukum sebagai tort, kontrak, restitusi atau bahkan hukum pidana.

Consumer Protection issues are dealt with when complaints are made to the Director-General of Fair Trade. Perlindungan Konsumen adalah masalah ketika berurusan dengan keluhan yang dibuat kepada Direktur Jenderal Perdagangan Lumayan. The Office of Fair Trading [3] will then investigate, impose an injunction or take the matter to litigation . Office of Fair Trading [3] akan menyelidiki, memaksakan sebuah perintah atau mengambil peduli untuk litigasi.

The Office of Fair Trading ^{[ 1 ]} also acts as the UK 's official consumer and competition watchdog, with a remit to make markets work well for consumers, and at a local, municipal level by Trading Standards departments. [4] General consumer advice can be obtained from Consumer Direct [5] or via a local branch of the Citizen's Advice Bureau . [6] Office of Fair Trading ^[1] juga bertindak sebagai Inggris' s resmi konsumen dan kompetisi penjaga, dengan mengirimkan uang untuk membuat pasar kerja baik untuk konsumen, dan di daerah, tingkat kota oleh Trading Standarisasi departemen. [4] Umum konsumen nasihat dapat diperoleh dari langsung Konsumen [5] atau melalui lokal cabang dari Citizen's Advice Bureau. [6]

[ edit ] Other Commonwealth countries [Sunting] Lain-lain negara Commonwealth

In Australia the corresponding agency is the Australian Competition and Consumer Commission or the individual State Consumer Affairs agencies. Di Australia yang sesuai adalah badan Australian Komisi Persaingan dan Konsumen atau individu Negara Urusan Konsumen badan. In New Zealand , the corresponding agency is the Ministry of Consumer Affairs [7] and the New Zealand Commerce Commission [8] . Di Selandia Baru, yang sesuai adalah badan Departemen Urusan Konsumen [7] dan Komisi Niaga Selandia Baru [8].

[ edit ] Taiwan [Sunting] Taiwan

Consumer Protection Law in Taiwan is the national special law specfically protects the interest and safety of end-user using the products or services provided by business operators. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Taiwan adalah hukum nasional khusus specfically melindungi kepentingan dan keselamatan pengguna akhir menggunakan produk atau layanan yang diberikan oleh operator bisnis. Consumer Protection Commission of Executive Yuan [9] serves as an ombudsman supervising, coordinating, reporting any unsafe products/services and periodically reviewing the legislations. Perlindungan Konsumen Komisi Eksekutif Yuan [9] bertindak sebagai ombudsman pengawasan, koordinasi, laporan apapun yang tidak aman produk / jasa dan secara berkala meninjau legislations.

[ edit ] Consumer advocacy groups [Sunting] Konsumen kelompok advokasi

Main article: Consumer organization Artikel utama: Konsumen organisasi

[ edit ] Laws [Sunting] Undang-Undang

Competition law Hukum persaingan

[ edit ] United Kingdom [Sunting] Inggris

[ edit ] United States [Sunting] Amerika Serikat

General consumer protection laws Umum undang-undang perlindungan konsumen

Consumer Product Safety Act - gives CPSC the power to develop safety standards and pursue recalls for products Undang-undang Keamanan Produk Konsumen - memberikan CPSC kuasa untuk mengembangkan standar-standar keselamatan dan mengejar recalls produk
Federal Trade Commission Act - created the FTC to prevent unfair competition, deceptive acts, regulate trade, etc. Federal Trade Commission Act - menciptakan FTC untuk mencegah kompetisi yang tidak adil, tipu bertindak, mengatur perdagangan, dll

Privacy Laws Undang-Undang Privasi

United States National Do Not Call Registry - allows US consumers to limit telemarketing calls they receive. Amerika Nasional Tidak Panggil Registry - US memungkinkan konsumen telemarketing untuk membatasi panggilan yang mereka terima.

Food & Drug Makanan & Narkoba

Pure Food and Drug Act - led to the creation of the Food and Drug Administration (FDA) to regulate foods, drugs, and more. Makanan dan Obat-obatan murni Act - menyebabkan penciptaan dari Food and Drug Administration (FDA) untuk mengatur makanan, obat-obatan, dan banyak lagi.

Communications Komunikasi

Communications Act of 1934 - created the Federal Communications Commission (FCC) to regulate all radio and interstate cable, phone, and satellite communications. Communications Act of 1934 - menciptakan Federal Communications Commission (FCC) untuk mengatur semua radio dan antar kabel, telepon, dan komunikasi satelit.

Banking Perbankan

Fair Credit Reporting Act (FRCA) - regulates the collection, dissemination, and use of consumer credit information Cukup Kredit Laporan Undang-undang (FRCA) - mengatur pengumpulan, penyebarluasan, dan penggunaan kredit konsumen informasi
Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) - eliminate abusive consumer practices, ensure fairness, etc. Cukup Debt Collection Practices Act (FDCPA) - menghilangkan praktek kasar konsumen, menjamin keadilan, dll
Truth in Lending Act (TILA) - requires clear disclosure of key terms of the lending arrangement and all costs. Pinjaman kebenaran dalam Undang-undang (Tila) - jelas memerlukan pengungkapan yang penting dari segi urusan pinjaman dan semua biaya.

Real Estate Real Estat

Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA) - prohibits kickbacks and requires lenders to provide a good faith estimate of costs Real Estat Prosedur Penyelesaian Undang-undang (RESPA) - melarang kickbacks dan membutuhkan lender untuk memberikan itikad baik dari perkiraan biaya

Health Insurance Asuransi Kesehatan

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) - provides consumer protection for Health Information Asuransi Kesehatan dan Akuntabilitas Portabilitas Act (HIPAA) - untuk memberikan perlindungan konsumen Informasi Kesehatan

Digital Media Digital Media

Digital Millennium Copyright Act - prohibits production or sale of devices or services intended to circumvent copyright measures. Digital Millennium Copyright Act - melarang produksi atau penjualan perangkat atau layanan untuk mengelak copyright tindakan.
Digital Media Consumers' Rights Act (proposed) - would repeal the Digital Millennium Copyright Act Digital Media Konsumen 'Rights Act (diusulkan) - akan mencabut Digital Millennium Copyright Act

Articles needed Artikel diperlukan

[ edit ] Australia [Sunting] Australia

Trade Practices Act 1974 Praktek perdagangan Act 1974

[ edit ] References [Sunting] Referensi

^ [1] ^ [1]

[ edit ] See also [Sunting] Lihat juga

[ edit ] People [Sunting] Orang

[ edit ] Consumer Issues [Sunting] Isu Konsumen

[ edit ] External links [Sunting] Pranala luar

Wikibooks has a book on the topic of Wikibooks memiliki buku pada topik

Legal and Regulatory Issues in the Information Economy Hukum dan Regulatory Isu dalam Informasi Ekonomi